Guru Dituntut Aktif Lakukan Penelitian

WONOGIRI - Para guru penerima tunjangan sertifikasi dituntut aktif melakukan penelitian. Sebab, keberadaannya akan dievaluasi.

’’Bila dalam evaluasi kinerja guru kepadatan tidak profesional, maka tujangan sertifikasi dapat dihentikan,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri Drs Suparno MPd.
Berkaitan dengan itu, Suparno berharap para guru yang telah lolos sertifikasi lebih kreatif dan inovatif, termasuk aktif melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah.

Itu semua sebagai upaya pengembangan diri dan kiat meningkatkan kualitas profesi sebagai insan pendidik, yakni mampu memenuhi Penilaian Kinerja Guru (PKG) maupun Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
Suparno menyambut baik langkah maju yang dilakukan  Yayasan Pendidikan Pancasila (YPP) Wonogiri yang berinisiatif menggelar diklat PKB bagi insan pendidik.
Sebab, PKG dan PKB menjadi bagian yang harus dijalani serta menjadi konsekuensi guru penerima tunjangan sertifikasi.
Seperti diberitakan (SM, 31/1), diklat PKB yang digelar di Aula SMA Pancasila Wonogiri diikuti 109 guru PNS berstatus DPK (Diperkerjakan).

Tak Ada Penolakan

Terkait itu, narasumber Dra Suminarsih MSi, Selasa (31/1), memberikan tambahan penjelasan untuk meluruskan pemberitaan.
Dia menyatakan tampil menjadi narasumber di diklat PKB YPP Wonogiri bukan atas nama Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).
’’Saya tegaskan organisasi guru apa pun tidak ada yang menolaknya. Saya tidak memberikan keterangan ada organisasi guru yang menolak,’’ tegas Suminarsih. (P27-37) (/)

Kecurangan UN Bukan di Percetakan

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi segala upaya yang dilakukan pemerintah guna meminimalkan terjadinya kecurangan dalam Ujian Nasional (UN), mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.
Salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan memusatkan pencetakan naskah UN dan memberikan kode tertentu di tiap lembar naskah (security printing). Hal itu dilakukan untuk menghindari kebocoran soal.

Meski demikian, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Harbiah Salahuddin menyatakan, dari pengalaman yang ada, kecurangan-kecurangan tersebut terjadi bukan saat proses percetakan, melainkan terjadi di sekolah.
”Dari pengalaman kita, sebaik apa pun deskripsi secara teori yang mampu dibuat, namun justru kebocoran itu ada di ruang kelas, di lapangan. Apakah ini sudah ada langkah antisipasi,” kata Harbiah, di Jakarta, kemarin.

Dia berpendapat, kecurangan-kecurangan tersebut terjadi kaena adanya desakan dari para kepala daerah yang berharap angka kelulusan di daerahnya tinggi. Diyakini ada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan seperti itu.
”Mungkin percetakannya sudah aman, tapi masih ada pihak yang memiliki tujuan tertentu. Misalnya, sekolah itu mendapat beban dari pemerintah daerah untuk meluluskan siswanya,” ungkapnya.

Harbiah khawatir jika pemerintah belum mengantisipasi untuk menekan kebocoran di lapangan, kebijakan pemusatan percetakan, security printing, atau pemberian kode tertentu dalam naskah UN akan menjadi sia-sia.
”Meskipun sudah beres dalam percetakan dan kode rahasia sudah apa, upaya orang untuk berbuat tidak baik itu selalu ada,” tandas Harbiah.
Pernyataan senada juga dilontarkan anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Tubagus Dedi Gumelar. Menurutnya, daerah harus memiliki visi yang jelas akan dunia pendidikan, tanpa harus melakukan intervensi kepada sekolah.

Intervensi

Ditegaskan, jangan sampai hasil kelulusan UN dijadikan alat untuk menjaga reputasi para pemimpin daerah. Dia berpendapat jika ada pihak yang merasa mendapat intervensi dari pihak tertentu, maka celah untuk terjadinya kecurangan akan terbuka lebar.
”Jika kepala sekolah dan kepala dinas merasa reputasinya akan hancur jika UN jeblok dan takut kepala daerah marah, maka akan dilakukan berbagai upaya kecurangan. Dan, yang akan dilakukan itu disebut kejahatan moral dalam dunia pendidikan,” tandas Miing, sapaan akrabnya.

Anggota Komisi X dari Fraksi PPP Reni Marlinawati menilai, perubahan kebijakan yang dilakukan Kemdikbud masih sebatas teknis. Diharapkan Kemdikbud mau melakukan perubahan komposisi atau bobot kelulusan siswa, di mana saat ini ketentuan kelulusan didasari 60% nilai UN dan 40% nilai ujian sekolah.
”Kami ingin mengusulkan pada tahun ini 50% (UN), 50% (ujian sekolah). Yang kami inginkan persentase bobot itu,” imbuhnya.

Menurutnya, ujian sekolah justru untuk mengukur tingkat tercapainya pendidikan yang merata di tiap satuan pendidikan dan setiap daerah. ”Bagaimana mungkin kita mau menjustifikasi keberhasilan masing-masing satuan pendidikan kalau misalnya nilai sekolah yang diadopsi itu sedikit,” ujarnya. (K32-37) (/)

Siswa Pindahan Tak Bisa Ikut Jalur Undangan

SOLO- Siswa SMA sederajad yang pernah pindah sekolah pada tiga semester akhir, yakni III, IV, dan V tertutup kemungkinan mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur undangan.

Meskipun mereka memiliki nilai baik dan konsisten di tiga semester tersebut sebagaimana yang telah disyaratkan. ”Panitia akan kesulitan mengecek data grade sekolah siswa yang melakukan pindah. Apalagi pindahnya di tiga semester itu (III-V). Siswa pindahan tidak bisa,” kata Pembantu Rektor I UNS Prof Sutarno saat jumpa pers di ruang kerjanya, Selasa (31/1).

Sesuai aturan, siswa yang akan mendaftar di SNMPTN jalur undangan memiliki nilai yang konsisten berdasarkan perankingan yang dilakukan sekolah. Aturan ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sebelumnya, konsistensi nilai berdasarkan semester I-V, namun tahun ini hanya III-V.

Tiga semester terakhir itulah yang sangat menentukan, sementara dua semester awal siswa dinilai masih dalam tahap penyesuaian. Pemeringkatan dilakukan sesuai jurusan berdasarkan nilai mata pelajaran yang diujikan dalam UN 2012.
Dua Prodi

Kuota mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret Surakarta yang akan diterima pada SNMPTN tahun ini sebanyak 5.290. Dari kuota itu, 18,8% atau 996 mahasiswa diambil dari jalur undangan. Lalu 49,5% atau 2.620 dari ujian tertulis dan sisanya dari jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) mandiri.

Siswa jalur undangan dapat memilih  dua program studi di dua PTN yang diminati. Menjelang pendaftaran dibuka 1 Februari, Humas Panlok 44 UNS Drs Tundjung W Sutirto MSi mengatakan, banyak kepala sekolah yang belum login. Mereka baru melakukan setelah ada desakan dari siswa yang akan mendaftar melalui jalur ini. (H81-37)
(/)

Pondasi Retak, Jembatan Tugu Soeharto Ditutup

EMARANG, suaramerdeka.com - Jembatan Tugu Suharto yang menghubungkan Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur dan Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Gunungpati mulai Selasa (31/1) ditutup baik untuk kendaraan roda dua maupun pejalan kaki. Pasalnya, pondasi di sisi barat mengalami keretakan setelah tanah di sekitarnya tergerus pertemuan aliran sungai Kaligarang dan Kali Kreo Senin (30/1) sekitar pukul 20.00.
Hal itu diketahui oleh para pekerja PT Wijaya Karya yang sedang melakukan proyek normalisasi sungai. Karena membahayakan baik bagi para pekerja maupun masyarakat yang melintas, Humas PT Wijaya Karya pun melaporkan kejadian itu kepada Dinas Bina Marga Kota Semarang.
"Senin malam, saya langsung melakukan pengecekan. Ternyata tanah di bagian bawah pondasi longsor dan mengakibatkan pondasi atau tiang penyangga jembatan mengalami keretakan, sehingga, jembatan ini harus ditutup. Selain agar aman, proyek normalisasi juga tidak terganggu karena hilir mudik truk pengangkut material," papar Humas PT Wijaya Karya Yan Suwarno Putra, saat ditemui di lokasi proyek, Selasa (31/1).
Usai mendapat laporan, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kota Semarang H Mochammad Solichin ST MM didampingi beberapa staf dan Lurah Bendan Duwur langsung melakukan pengecekan ke lokasi.
"Karena kondisi sangat membahayakan, mulai hari ini jembatan kita tutup, baik untuk pengendara sepeda motor maupun pejalan kaki. Saya minta kepada PT Wijaya Karya agar memasang palang dari besi, agar tidak ada warga yang nekat melintas," ujar Solichin.
Menurut dia, jembatan gantung dengan panjang 60 meter itu mulai April akan dibongkar dan diganti dengan jembatan beton yang lebih permanen dengan lebar sekitar tiga meter. Pembuatan jembatan baru dengan anggaran sekitar Rp 4 miliar itu, kata Solichin, saat ini sedang dalam proses lelang.

"Penutupan jembatan ini kita lakukan sampai jembatan baru selesai dikerjakan. Mohon kepada masyarakat untuk menyadari keselamatannya. Untuk warga yang ingin ke Kalipancur atau Bendan Duwur, bisa melalui Jalan Dewi Sartika atau lewat Jalan Simongan,"