WONOGIRI - Para guru penerima tunjangan sertifikasi dituntut aktif melakukan penelitian. Sebab, keberadaannya akan dievaluasi.
’’Bila dalam evaluasi kinerja guru kepadatan tidak profesional, maka tujangan sertifikasi dapat dihentikan,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri Drs Suparno MPd.
Berkaitan dengan itu, Suparno berharap para guru yang telah lolos sertifikasi lebih kreatif dan inovatif, termasuk aktif melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah.
Itu semua sebagai upaya pengembangan diri dan kiat meningkatkan kualitas profesi sebagai insan pendidik, yakni mampu memenuhi Penilaian Kinerja Guru (PKG) maupun Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
Suparno menyambut baik langkah maju yang dilakukan Yayasan Pendidikan Pancasila (YPP) Wonogiri yang berinisiatif menggelar diklat PKB bagi insan pendidik.
Sebab, PKG dan PKB menjadi bagian yang harus dijalani serta menjadi konsekuensi guru penerima tunjangan sertifikasi.
Seperti diberitakan (SM, 31/1), diklat PKB yang digelar di Aula SMA Pancasila Wonogiri diikuti 109 guru PNS berstatus DPK (Diperkerjakan).
Tak Ada Penolakan
Terkait itu, narasumber Dra Suminarsih MSi, Selasa (31/1), memberikan tambahan penjelasan untuk meluruskan pemberitaan.
Dia menyatakan tampil menjadi narasumber di diklat PKB YPP Wonogiri bukan atas nama Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).
’’Saya tegaskan organisasi guru apa pun tidak ada yang menolaknya. Saya tidak memberikan keterangan ada organisasi guru yang menolak,’’ tegas Suminarsih. (P27-37) (/)
’’Bila dalam evaluasi kinerja guru kepadatan tidak profesional, maka tujangan sertifikasi dapat dihentikan,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri Drs Suparno MPd.
Berkaitan dengan itu, Suparno berharap para guru yang telah lolos sertifikasi lebih kreatif dan inovatif, termasuk aktif melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah.
Itu semua sebagai upaya pengembangan diri dan kiat meningkatkan kualitas profesi sebagai insan pendidik, yakni mampu memenuhi Penilaian Kinerja Guru (PKG) maupun Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
Suparno menyambut baik langkah maju yang dilakukan Yayasan Pendidikan Pancasila (YPP) Wonogiri yang berinisiatif menggelar diklat PKB bagi insan pendidik.
Sebab, PKG dan PKB menjadi bagian yang harus dijalani serta menjadi konsekuensi guru penerima tunjangan sertifikasi.
Seperti diberitakan (SM, 31/1), diklat PKB yang digelar di Aula SMA Pancasila Wonogiri diikuti 109 guru PNS berstatus DPK (Diperkerjakan).
Tak Ada Penolakan
Terkait itu, narasumber Dra Suminarsih MSi, Selasa (31/1), memberikan tambahan penjelasan untuk meluruskan pemberitaan.
Dia menyatakan tampil menjadi narasumber di diklat PKB YPP Wonogiri bukan atas nama Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).
’’Saya tegaskan organisasi guru apa pun tidak ada yang menolaknya. Saya tidak memberikan keterangan ada organisasi guru yang menolak,’’ tegas Suminarsih. (P27-37) (/)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar